BATAVIAINEWS.COM LAMPUNG – Senin, 9 November 2026
LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi Lampung dan Polda Lampung, agar melakukan penyelidikan serta pemeriksaan menyeluruh terhadap Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, terkait adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan selama periode tahun anggaran 2024 hingga 2026.
Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, Mahmuddin, menyampaikan bahwa pihaknya menyoroti adanya dugaan persoalan anggaran yang nilainya diperkirakan mencapai Rp15 miliar. Nilai tersebut perlu ditelusuri secara serius melalui pemeriksaan dokumen anggaran, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban keuangan.
Mahmuddin juga menegaskan bahwa apabila benar terdapat dugaan pemberian atau pengondisian proyek kepada pihak LSM oleh oknum di lingkungan Dinas BMBK Lampung, maka persoalan tersebut harus dibuka secara terang-benderang. LSM seharusnya menjalankan fungsi kontrol sosial, bukan menjadi bagian dari praktik bagi-bagi proyek ataupun kepentingan tertentu.
“Kalau benar ada LSM yang diberikan proyek oleh Dinas BMBK, ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Jangan sampai lembaga yang seharusnya mengawasi penggunaan uang negara justru diduga dilibatkan dalam praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kami meminta semuanya diperiksa secara transparan dan berdasarkan bukti,” tegas Mahmuddin.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya terfokus pada satu kegiatan atau satu tahun anggaran. APH diminta melakukan penelusuran secara menyeluruh sejak tahun 2024, 2025 hingga 2026, termasuk:
- Memeriksa seluruh paket pekerjaan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan serta jembatan.
- Menelusuri dugaan pengaturan tender dan hubungan antara pihak dinas dengan penyedia jasa.
- Memeriksa dugaan keterlibatan oknum LSM dalam pemberian atau pengondisian paket pekerjaan.
- Menguji kesesuaian nilai kontrak dengan volume, spesifikasi teknis, serta hasil pekerjaan di lapangan.
- Memeriksa proses pencairan anggaran, pembayaran termin, PHO, FHO, dan pertanggungjawaban pekerjaan.
- Menelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta aliran dana yang tidak sesuai ketentuan.
Mahmuddin menilai, pembangunan infrastruktur jalan provinsi menggunakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah justru tidak menghasilkan kualitas pekerjaan yang layak, sementara masyarakat harus terus menghadapi jalan rusak, bergelombang, berlubang, serta fasilitas drainase dan bahu jalan yang tidak memadai.
APH Diminta Tidak Tutup Mata
LSM Penjara Indonesia meminta Kejati Lampung, Polda Lampung, BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, dan BPKP agar menjalankan fungsi pengawasan serta penegakan hukum sesuai kewenangannya.
Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, pihak-pihak yang diduga terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu, baik pejabat pengguna anggaran, PPK, PPTK, penyedia jasa, konsultan pengawas, maupun pihak lain yang terbukti turut serta.
ini merupakan tuntutan agar dilakukan pemeriksaan dan belum merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Dinas BMBK Provinsi Lampung dan pihak-pihak terkait perlu diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.( Sbg )
