BATAVIAINEWS.COM BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya memperkuat Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Komitmen itu disampaikan dalam Seminar KDKMP yang digelar di Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Desa dan PDT ini dihadiri jajaran pejabat pusat dan daerah. Tampak hadir Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Pangdam, Kapolda, serta para kepala daerah dan kepala desa se-Lampung.
Sesuai agenda resmi, seminar bertujuan meningkatkan literasi publik terkait KDKMP dan mendorong koperasi sebagai pilar ekonomi desa agar perputaran uang tidak lagi hanya terpusat di kota.
Gubernur: 70% Uang Desa Mengalir ke Kota, Rantai Distribusi Harus Diputus
Dalam sambutan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyoroti ketimpangan ekonomi desa-kota. Ia menyebut sebelum era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekitar 70% perputaran ekonomi dari desa mengalir ke kota, sementara hanya 30% yang bertahan di desa.
“Ini harus kita balik. Desa harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Gubernur juga memaparkan potensi unggulan Lampung seperti singkong yang dinilai bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah. Pemprov Lampung akan berkolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan KDKMP.
Ia turut menyoroti persoalan rantai distribusi gabah. Gabah Lampung kerap dikirim ke Jawa, kemudian dibeli kembali oleh pabrik di Lampung dengan harga lebih mahal. Untuk menekan itu, Pemprov menargetkan Lampung mulai memproduksi beras sendiri.
“Kalau kita bisa olah sendiri, harga di petani naik, harga di konsumen turun. Itu fungsi koperasi,” tegasnya.
Koperasi Jangan Hanya Produksi, Harus Hilirisasi
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus RI yang hadir dalam seminar, mendukung penuh semangat “Tajir Melintir dari Desa”. Namun ia mengingatkan, koperasi tidak boleh hanya berorientasi pada produksi.
“Koperasi harus masuk ke hilirisasi. Produk desa harus punya nilai tambah. Karena itu kami dorong kerja sama dengan BRIN untuk inovasi dan penguatan orkestrasi program,” katanya.
Menteri Desa: Desa Terang, Indonesia Terang
Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menegaskan pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memberi masukan terkait KDKMP. Ia meminta masyarakat merujuk pada sumber informasi resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Yandri menekankan KDKMP harus dikawal bersama. “Ketika desa maju, maka kota juga ikut maju. Indonesia tidak akan terang hanya dengan satu obor besar di Monas. Indonesia akan terang kalau ada ribuan lilin kecil menyala di desa-desa,” ucapnya.
Bandar Lampung Siapkan 126 Koperasi Kelurahan
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan dukungan penuh. Pemkot menargetkan pembentukan 126 Koperasi Kelurahan Merah Putih di seluruh kelurahan se-Kota Bandar Lampung.
“Ini untuk memastikan dana bergulir, lapangan kerja terbuka, dan harga kebutuhan pokok bisa ditekan di tingkat kelurahan,” kata Eva.
Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi panel. Materi disampaikan oleh Menteri Koperasi, Wamendagri, Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, dan akademisi.
Pemprov Lampung menargetkan melalui KDKMP, rantai distribusi panjang bisa diputus, perputaran uang ditahan di desa, dan muncul lapangan kerja baru berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.( sbg )
