BATAVIAINEWS.COM Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pesuli Nusantara Tunggal jakarta yang konsen dibidang advokasi kebijakan publik menyikapi tentang perlunya Pembekalan untuk RT dan RW di DKI Jakarta mengenai fungsi dan tugas mereka sebagai pelayan publik harus mencakup aspek-aspek kunci berdasarkan peraturan yang berlaku, terutama Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022.
Materi pembekalan tersebut idealnya berfokus pada peran mereka sebagai ujung tombak komunikasi dan pelayanan pemerintah di tingkat masyarakat.
Materi Pembekalan Fungsi Pelayanan Publik RT/RW DKI Jakarta
Berikut adalah poin-poin penting yang dapat dimasukkan dalam modul pembekalan :
1.Dasar Hukum dan Peran Strategis
Landasan Hukum: Memahami peran dan fungsi berdasarkan peraturan daerah dan keputusan gubernur yang relevan, seperti Pergub No. 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
Posisi Ujung Tombak :
- Menekankan bahwa RT/RW adalah garda terdepan dalam pelayanan publik dan pembangunan di lingkungan kelurahan.
Kolaborasi :
- Pentingnya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak kelurahan dan pemerintah kota untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan berjalan efektif.
2.Tugas dan Fungsi Utama dalam Pelayanan Administrasi
Pelayanan Administrasi Pemerintahan:
- Membantu proses administrasi kependudukan (seperti surat pengantar, pendataan warga, dll.) yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Pendataan Penduduk :
- Melakukan pendataan dan pembaruan data kependudukan secara berkala di wilayahnya untuk mendukung kebijakan pemerintah.
3.Peran dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
Penyusunan Rencana Pembangunan:
- Menampung dan mengembangkan aspirasi serta swadaya murni masyarakat dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan di tingkat lokal.
Pemberdayaan Masyarakat:
- Membuat dan menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat RW.
4.Pemeliharaan Ketertiban dan Kerukunan
Menjaga Kerukunan:
- Memelihara kerukunan hidup antar anggota masyarakat di lingkungan RT/RW.
Ketentraman dan Ketertiban:
- Membantu terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta penyelesaian permasalahan atau perselisihan di tingkat masyarakat.
5.Etika dan Standar Pelayanan Publik
Sikap Profesional:
- Memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan transparan kepada warga tanpa membeda-bedakan.
Akuntabilitas:
- Mengelola keuangan dan aset RW/RT secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di tingkat masyarakat agar pelayanan publik dapat berjalan lancar dan efektif.(Arthur Noija SH)
