BATAVIAINEWS.COM Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Peduli Nusantara Tunggal yang konsen dibidang advokasi kebijakan publik menyikapi implikasi jika Dewan Kota, yang bertugas di jantung bisnis Ibu Kota seperti Jakarta Pusat, kurang memahami fungsi dan tugasnya di mata hukum publik.
Fungsi dan tugas Dewan Kota (Dekot)
Dewan Kota di Jakarta merupakan lembaga musyawarah yang dibentuk di setiap wilayah kota administrasi untuk membantu walikota dalam mendorong peran serta masyarakat.
Secara umum, fungsi dan tugas Dewan Kota adalah sebagai berikut :
Menyerap aspirasi masyarakat:
- Menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah kota untuk menyampaikan berbagai persoalan dan masukan, seperti masalah banjir, pelayanan publik, atau pembangunan wilayah.
Mengawasi pembangunan :
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah kota di wilayahnya, termasuk di wilayah strategis seperti Jakarta Pusat.
Memberikan pertimbangan :
- Memberikan masukan dan pertimbangan kepada walikota terkait kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kota administrasi.
Mendukung program pemerintah:
- Mendukung program-program pemerintah kota yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah.
Dampak jika Dewan Kota kurang memahami tugasnya
Jika anggota Dewan Kota, terutama di wilayah strategis seperti Jakarta Pusat, kurang memahami fungsi dan tugasnya, beberapa dampak negatif di mata hukum publik dapat terjadi
Legitimasi dipertanyakan :
- Jika pengambilan keputusan dilakukan tanpa keterlibatan atau pemahaman yang memadai dari Dewan Kota, legitimasi anggota dewan di mata publik dapat dipertanyakan.
Cacat administrasi :
- Proses penetapan kebijakan yang tidak melibatkan prosedur hukum yang benar dapat dianggap cacat secara administrasi, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Ketidakpercayaan publik :
- Ketidakmampuan Dewan Kota dalam menjalankan fungsinya dapat menyebabkan masyarakat tidak lagi mempercayai lembaga perwakilan mereka. Hal ini dapat menghambat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.
Aspirasi masyarakat tidak terwakili:
- Komunikasi yang buruk antara Dewan Kota dengan masyarakat akan mengakibatkan aspirasi warga tidak tersampaikan dengan baik.
- Akibatnya, banyak persoalan di tingkat masyarakat, seperti masalah banjir atau penataan kota, tidak dapat teratasi.
Pembangunan tidak terkontrol:
- Kurangnya pengawasan dari Dewan Kota dapat menyebabkan pelaksanaan program-program pembangunan berjalan tidak optimal, bahkan menyimpang dari rencana awal.
- Hal ini merugikan masyarakat dan melanggar prinsip transparansi.
Pelanggaran hukum :
- Ketidakpahaman dalam proses pembuatan kebijakan dapat menyebabkan Dewan Kota mengesahkan peraturan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pentingnya bagi setiap anggota Dewan Kota, terutama di wilayah sekompleks Jakarta Pusat, untuk memahami dan melaksanakan fungsi serta tugasnya sesuai dengan koridor hukum.
Kegagalan dalam hal ini tidak hanya berdampak pada kinerja pemerintah, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan menghambat kemajuan wilayah tersebut sebagai pusat bisnis yang dinamis dan berkembang.(Arthur Noija SH)
