BATAVIAINEWS.COM Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Peduli Nusantara Tunggal jakarta yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi seharusnya Pemerintah, khususnya di tingkat kelurahan, memang perlu memberikan pelatihan kepada Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) agar para anggotanya memahami tugas dan fungsinya di masyarakat, terutama dalam perspektif hukum publik.
Hal ini sejalan dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.
Berikut beberapa alasan mengapa pelatihan tersebut penting dan relevan secara hukum:
Dasar Hukum:
- LMK dibentuk berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan-peraturan ini menguraikan peran, wewenang, dan tanggung jawab LMK.
- Pemahaman yang benar terhadap landasan hukum ini sangat penting.
Peran dalam Pemerintahan Lokal :
- LMK berfungsi sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta membantu merumuskan kebijakan di tingkat kelurahan.
- Pengetahuan hukum publik memastikan mereka bertindak sesuai prosedur administrasi pemerintahan yang sah.
Legitimasi dan Akuntabilitas :
Pelatihan membantu anggota LMK memahami batasan wewenang mereka dan bagaimana menjalankan fungsi secara transparan dan akuntabel di mata hukum, sehingga keputusan atau rekomendasi yang mereka berikan memiliki legitimasi yang kuat.
Penyelesaian Masalah :
- Dengan pemahaman hukum yang baik, LMK dapat membantu menyelesaikan perselisihan atau masalah di masyarakat secara adil dan sah, menghindari tindakan yang melanggar hukum, serta memahami mekanisme pengaduan dan mediasi yang berlaku.
- Secara umum, usulan agar pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan LMK adalah langkah positif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput dan memastikan partisipasi masyarakat berjalan efektif serta sah secara hukum.(Arthur Noija SH)
