BATAVIAINEWS.COM Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Peduli Nusantara Tunggal jakarta yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi fungsi dan peranan Perbedaan utama antara peranan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kelurahan dalam hukum publik terletak pada status hukum, kedudukan, fungsi, dan sumber kewenangan mereka.
Berikut adalah rincian perbedaannya:
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kelurahan Status Hukum dan Kedudukan:
- ASN (termasuk Lurah dan staf kelurahan) adalah unsur aparatur negara dan merupakan pejabat tata usaha negara/administrasi negara.
- Mereka bekerja dalam struktur hierarki pemerintahan dan terikat pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Kewenangan :
- Kewenangan ASN bersifat mengikat, imperatif, dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan (hukum publik administrasi negara).
- Mereka memiliki kekuasaan eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan, membuat keputusan administratif, dan memberikan pelayanan publik secara langsung.
Fungsi Utama :
Melaksanakan kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan publik, serta menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pertanggungjawaban :
- Bertanggung jawab secara hierarkis kepada atasan langsung (Camat, Bupati/Walikota, dst.) dan tunduk pada sistem pengawasan administratif serta hukum kepegawaian.
Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Status Hukum dan Kedudukan:
- LMK adalah lembaga kemasyarakatan atau forum musyawarah yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) setempat, misalnya Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2010.
- LMK bukan bagian dari struktur birokrasi pemerintahan secara langsung, melainkan mitra kerja Lurah yang mewakili aspirasi masyarakat.
Kewenangan :
- Kewenangan LMK bersifat koordinatif, konsultatif, dan partisipatif.
- Mereka berfungsi sebagai forum untuk menampung dan menyalurkan aspirasi, memobilisasi partisipasi masyarakat, serta merumuskan usulan program pembangunan.
- Mereka tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang mengikat secara langsung dalam administrasi pemerintahan.
Fungsi Utama :
- Menjadi media bagi masyarakat untuk bermusyawarah, membantu Lurah dalam menyosialisasikan kebijakan, serta menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
Pertanggungjawaban :
- Bertanggung jawab kepada masyarakat yang memilihnya dan secara kemitraan melaporkan hasil kegiatannya kepada Lurah. Pendanaan dapat bersumber dari swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah daerah yang sah.
- Secara ringkas, ASN bertindak atas nama negara/pemerintah dengan kewenangan publik yang mengikat.
- Sedangkan LMK bertindak atas nama masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dengan peran partisipatif dan konsultatif.(Arthur Noija SH)
