BATAVIAINEWS SELATPANJANG — Sudah lama warga mengeluh. Telaga Bening semrawut. Pedagang menumpuk. Parit tertutup bangunan. Malam hari ramai, paginya kotor.

Kini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai bertindak. Penataan kawasan perkotaan Selatpanjang resmi dimatangkan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri, S.H., Rabu (18/11/2026), di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati.
Titik-titik yang jadi perhatian: Telaga Bening, Taman Cik Puan Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, hingga Simpang Jalan Rintis menuju Pasar Alahair.
Dan Telaga Bening menjadi prioritas utama.
Telaga Bening: Dari Keluhan Warga Jadi Aksi Nyata
Camat Tebing Tinggi, Juwita Ratnasari, menyampaikan dengan jujur: kondisi Telaga Bening sudah lama menjadi perhatian masyarakat. Keluhan warga terus berdatangan.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang memang menjadi perhatian kita semua. Kami dari pemerintah kecamatan siap memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil kesepakatan sesuai arahan pimpinan,” ujarnya.
Bahkan, pembenahan Telaga Bening ini sudah menjadi perhatian pimpinan daerah sejak lama. Pada 16 Oktober lalu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti telah meminta agar kawasan tersebut ditata sebelum peringatan HUT Kabupaten Kepulauan Meranti.
Artinya, ini bukan wacana baru. Ini adalah janji yang kini mulai dieksekusi.
Penataan Telaga Bening diarahkan untuk mengembalikan fungsi kawasan : Lebih tertib, lebih bersih, lebih nyaman. Termasuk mengatur aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) agar lebih terkendali, bukan untuk menghilangkan mata pencaharian mereka.
Dua Masalah Besar yang Dibongkar di Rakor
Rakor ini tidak sekadar rapat formal. Masalah-masalah teknis yang selama ini jadi biang semrawut, dibongkar satu per satu.
Pertama persoalan Limbah Pedagang dan Kebersihan Malam Hari,
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Rawelly Anelia, menyoroti pengelolaan limbah dari aktivitas pedagang di Telaga Bening.
Menurutnya, menata tidak cukup hanya bersih-bersih siang hari. Aktivitas perdagangan malam hari harus tetap tertib, tanpa meninggalkan persoalan kebersihan lingkungan.
Kedua soal Bangunan Permanen di Atas Parit,
Rawelly juga menyoroti keberadaan bangunan permanen di atas saluran drainase atau parit yang sebagian dimanfaatkan untuk usaha, bahkan diduga disewakan kepada pihak lain.
“Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan penertiban agar fungsi fasilitas umum tetap terjaga,” tegasnya.
Parit yang seharusnya jadi saluran air, berubah jadi lapak. Akibatnya, air tersumbat, banjir mengintai, kota jadi kumuh.
PKL Mau Pindah, Asal Pasar Layak
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Marwan, menjelaskan persoalan yang paling sensitif: relokasi PKL.
Pemerintah sebenarnya sudah sosialisasi kepada pedagang di Jalan Imam Bonjol agar pindah ke pasar modern. Tapi rencana itu belum bisa jalan karena kondisi bangunan pasar yang rusak, termasuk atap yang bocor.
Faktanya, sebagian pedagang bahkan sudah menyatakan kesediaan untuk pindah, asal fasilitas pasar yang disediakan pemerintah sudah layak digunakan.
Jadi, kuncinya jelas : perbaiki dulu pasar modern, baru tata PKL. Tentunya Pemkab tidak ingin menata dengan cara menggusur tanpa solusi.
Perbaikan pasar modern menjadi salah satu hal penting yang perlu dipercepat agar pemerintah punya alternatif tempat bagi pedagang.
Langkah Selanjutnya: Terpadu dan Bertahap
Melalui rakor ini, Pemkab Meranti diharapkan dapat menyusun langkah penataan secara terpadu dengan melibatkan perangkat daerah terkait, sehingga pembenahan kawasan perkotaan Selatpanjang dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.
Hadir dalam rapat tersebut para asisten, staf ahli, para kepala OPD, perwakilan Bagian Hukum Setdakab, dan para lurah.
Selatpanjang bukan hanya ibu kota kabupaten. Ia adalah wajah Meranti. Dan wajah itu sekarang mulai kembali dibenahi, dari Telaga Bening.(Jefrizal/Meranti)














