BATAVIAINEWS.COM LAMPUNG-Gayung bersambut, kepedulian Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam memperjuangkan pelestarian hutan sekaligus mencari jalan keluar atas konflik manusia dan gajah di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) akhirnya mendapatkan perhatian pemerintah pusat.
Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dana signifikan melalui Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp839 miliar untuk pembangunan pagar, kanal, serta mendukung restorasi ekosistem di kawasan TNWK, Kabupaten Lampung Timur.
Kabar tersebut disambut dengan rasa syukur oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia menilai langkah Presiden sebagai keputusan strategis yang diharapkan mampu mengakhiri persoalan panjang yang selama puluhan tahun membayangi kawasan konservasi tersebut.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan perhatian besar terhadap pelestarian hutan di Lampung,” ujar Gubernur Mirza menanggapi kebijakan tersebut yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Bagi Mirza, konflik antara manusia dan gajah bukan sekadar persoalan satwa liar yang keluar dari habitatnya. Di balik itu, ada kegelisahan warga, ada ladang yang rusak, bahkan nyawa yang pernah melayang. Karena itu, persoalan ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Perhatian Bapak Presiden kepada masyarakat sekitar Way Kambas sangat luar biasa. Beliau memahami bahwa konflik antara manusia dan gajah sudah berlangsung puluhan tahun dan harus diselesaikan secara menyeluruh,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (14/3/2026).
undefined
Menurut Mirza, pembangunan pagar dan kanal bukan sekadar proyek infrastruktur. Lebih dari itu, langkah tersebut adalah ikhtiar menghadirkan rasa aman bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan, sekaligus menjaga agar gajah tetap terlindungi di rumah alaminya.
“Ini adalah kebijakan yang berpihak kepada rakyat sekaligus menjaga kelestarian alam. Warga terlindungi, gajah tetap terjaga, dan hutan tidak kehilangan martabatnya,” kata Mirza.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut melalui koordinasi lintas sektor agar pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar.
Selama ini, konflik manusia dan gajah di kawasan Way Kambas kerap terjadi. Kawanan gajah liar acap keluar dari kawasan taman nasional, memasuki permukiman dan merusak lahan pertanian warga. Dalam beberapa kasus, konflik tersebut bahkan menimbulkan korban jiwa.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, anggaran Rp839 miliar itu akan digunakan untuk pembangunan pagar atau tanggul pembatas kawasan serta restorasi ekosistem di sekitar Way Kambas. Proyek tersebut direncanakan melibatkan satuan zeni TNI Angkatan Darat untuk memastikan kualitas dan ketahanan infrastruktur.
Selain itu, pemerintah juga merancang program pemberdayaan ekonomi masyarakat di luar kawasan pemisah. Program tersebut antara lain pengembangan ternak madu serta penyediaan pakan ternak yang tetap selaras dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Pemerintah pusat berharap langkah ini menjadi solusi jangka panjang untuk meredam konflik manusia dan gajah, sekaligus membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Way Kambas—tanpa harus mengorbankan alam yang selama ini menjadi rumah bagi satwa liar. (Diskominfotik/suf)
