Menduduki Tanah Yayasan yang Masuk Dalam Nasionalisasi Aset Asing Tahun 1958 diMata Hukum.

BATAVIAINEWS.COM Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Peduli Nusantara Tunggal jakarta yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi secara hukum,pebuatan atau tindakan menduduki tanah milik yayasan yang telah dinasionalisasi pada tahun 1958 adalah melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Aset-aset yang dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda telah menjadi milik penuh Negara Republik Indonesia. 

Berikut adalah penjelasan mengenai status hukumnya:

Status Tanah:

1. Berdasarkan UU No. 86 Tahun 1958, perusahaan dan aset milik Belanda (termasuk tanah) yang berada di wilayah Indonesia dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.
2. Dengan demikian, tanah tersebut bukan lagi milik yayasan (swasta asing), melainkan aset negara.

Peran Yayasan :

• Yayasan yang menguasai atau mengelola tanah tersebut setelah nasionalisasi, jika masih ada, bertindak dalam kapasitas sebagai pengurus sementara atau pihak yang ditunjuk oleh negara, bukan sebagai pemilik absolut, selama proses likuidasi atau penetapan status lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Larangan Pendudukan Ilegal:

1. Menduduki atau menguasai aset negara tanpa hak yang sah merupakan perbuatan melanggar hukum.
2. UU No. 86 Tahun 1958 memberikan kewenangan kepada Peraturan Pemerintah pelaksananya untuk mengenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dan/atau denda, bagi pelanggar aturan-aturannya, yang mencakup perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan proses nasionalisasi.

Penyelesaian Sengketa :

1. Sengketa terkait keabsahan nasionalisasi atau klaim atas aset tersebut telah berulang kali dibawa ke pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, yang pada prinsipnya menyatakan nasionalisasi yang dilakukan negara untuk kepentingan publik adalah sah.
2. Pihak yang merasa berhak atas tanah tersebut seharusnya menempuh jalur hukum resmi dengan mengajukan permohonan hak sesuai prosedur yang berlaku, bukan dengan cara menduduki secara fisik. 
3. Singkatnya, individu atau pihak mana pun yang menduduki tanah bekas aset nasionalisasi tanpa dasar hukum yang jelas dari Pemerintah Indonesia dapat dianggap melanggar hukum dan menghadapi konsekuensi hukum serius, termasuk tuntutan pidana atau perdata oleh negara atau pihak yang ditunjuk resmi oleh negara.(Arthur Noija)